• Mohammad -
• 17 Jun, 2026

SUMENEP I MaduraNetwork.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep memprioritaskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam, menegaskan bahwa pembangunan jalan produksi, jaringan irigasi pertanian, serta akses transportasi menuju wilayah kepulauan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.

Menurutnya, infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan akses yang baik, biaya distribusi dapat ditekan sehingga daya saing produk lokal semakin meningkat.

“Anggaran 2026 jangan sampai habis untuk kegiatan seremonial. Pemerintah daerah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jalan menuju sentra produksi harus diperbaiki, dermaga di wilayah kepulauan juga perlu diperkuat agar distribusi barang dan hasil produksi lebih lancar,” tegas Dul Siam.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai kelancaran akses logistik memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas harga komoditas. Ketika distribusi berjalan efektif, biaya angkut dapat ditekan sehingga harga barang menjadi lebih terkendali dan pelaku usaha lokal memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Selain itu, Dul Siam juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, Sumenep membutuhkan perhatian khusus agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kualitas jalan, sarana transportasi laut, serta penyediaan akses listrik yang memadai di pulau-pulau kecil akan membuka peluang investasi baru, terutama pada sektor pariwisata dan perikanan yang selama ini menjadi potensi unggulan daerah.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat di kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak. Jika akses jalan, dermaga, dan listrik semakin baik, maka peluang investasi akan tumbuh dan ekonomi masyarakat akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Dul Siam menekankan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan harus diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan penyusunan APBD 2026 berorientasi pada kepentingan publik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.

“Pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. Akses yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendukung peningkatan produktivitas masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai masih terdapat sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep yang membutuhkan perbaikan maupun peningkatan kualitas. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan kebutuhan pembangunan secara lebih tepat agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

DPRD berharap APBD 2026 mampu menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya menjaga stabilitas daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, baik di wilayah daratan maupun kepulauan Kabupaten Sumenep. (rba)